Acara Parlemen Remaja 2011 berlangsung interaktif dan kritis, terlihat mayoritas peserta mengacungkan tangannya ingin bertanya kepada wakilnya yang ada di DPR tentang Tugas, dan fungsi kedewanan..

Misalnya saja salah satu siswi shinta, SMA 6 Semarang, dia mempertanyakan anggaran 20 persen untuk pendidikan yang masih belum menyentuh 13 juta rakyat miskin yang kesulitan menempuh pendidikannya."Kemana saja larinya anggaran 20 persen, terus apakah pengawasan DPR sudah berjalan dengan baik,"tanyanya kepada Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo di Kopo, (23/7).

Ganjar mengatakan, pengawasan tidak cukup sekali dilakukan oleh DPR.  DPR bisa langsung mengecheck ke sumbernya di lapangan. "Misalnya angka  13 jt orang muncul dari LSM, kita bisa memanggilnya ke DPR untuk menjelaskan data itu,"paparnya.

Dia menambahkan, hal yang bisa dilakukan untuk memantau anggaran 20 persen untuk pendidikan yaitu dengan membuat panja ataupun  pansus untuk memantaunya.

"Pertama review anggaran yang diajukan kemudian merelokasi anggaran yang ada. Jika kinerja Kemendiknas buruk maka mempengaruhi prestasi Presiden. Jika banyak menteri yang tidak baik, Presiden bisa segera melakukan  reshufle,"tambahnya.

Seharunya kata Ganjar, anggaran 20 persen ditingkatkan untuk pemberian beasiswa bukan hanya cetak buku dan alat sekolah saja. "Seharusnya pemberian  beasiswa. Karena itu banyak sekali pejabat Kemendiknas  masuk penjara karena persoalan seperti itu,"jelasnya. (si)